DEMOKRASI DAN DINASTI POLITIK

Praktik kekuasaan dengan “memberi” posisi anggota keluarga dalam struktur kekuasaan sering disebut dengan dinasti politik.  Dinasti politik adalah realitas yang tak terhindarkan dalam demokrasi . Sistem politik dinasti untuk mengakomodasi hubungan yang lebih pribadi tanpa melihat kemampuan, sehingga merusak sistem demokrasi yang ingin kita bangun. Fenomena politik kekerabatan muncul karena demokrasi tidak sehat. 

" Sistem meritokrasi dianggap sangat cocok dengan iklim politik Indonesia. Selain meningkatkan kualitas, kapasitas dan keterampilan seorang pemimpin, sistim meritrokasi ini juga dapat mengikis adanya sistem dinasti', ujar seorang pengamat politik Eddy Kurniawan S. Sos.

Meritokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Young (1959) sebagai konsep merit yang mengutamakan IQ dan effort untuk mencapai suatu posisi. Pemaknaan mengenai meritokrasi itu sendiri mengalami perkembangan. Berdasarkan pemaknaannya, meritokrasi merupakan sebuah sistem sosial yang memengaruhi kemajuan dalam masyarakat berdasarkan kemampuan dan prestasi individu daripada basis keluarga, kekayaan, atau latar belakang sosial (Kim & Choi, 2017).

Meritokrasi sebagai kondisi yang menghadirkan kesempatan yang sama kepada semua individu dalam masyarakat untuk menduduki suatu posisi atau jabatan di publik (Lipsey, 2014; Martin et al, 2014; Au, 2016). Kesempatan yang sama ini dilatari oleh kompetensi yang dimiliki oleh individu sehingga yang nanti menduduki posisi jabatan publik adalah orang-orang yang dianggap terbaik. Penerapan meritokrasi ini tidak terbatas hanya posisi tertentu, tetapi bisa diterapkan dalam konteks seluruh posisi pada suatu pekerjaan atau pelayanan publik.

Frasa politik dinasti dan dinasti politik mengisi ruang publik negeri ini. Dinasti politik dan politik dinasti menggeliat di dalam pembicaraan publik. Pertanyaan kita sebagai masyarakat, apa kehebatan frasa dinasti politik dan politik dinasti? Apakah dinasti politik dan politik dinasti akan mensejahterakan kita sebagai warga?
Dinasti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keturunan raja-raja yang memerintah, semuanya berasal dari satu keluarga. Pengertian tersebut diperjelas dalam laman wikipedia.org yang menyebutkan bahwa dinasti adalah kelanjutan kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh satu garis keturunan (keluarga yang sama).
Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.
Dinasti politik lebih indentik dengan kerajaan. Sebab, kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Apa yang terjadi seandainya negara atau daerah menggunakan politik dinasti?

Politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Politik dinasti jelas bertentangan dengan budaya demokrasi yang sedang tumbuh di negeri tercinta ini dan akan mengebiri demokrasi kita.
Dengan Politik Dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. 
Maka Dari itu Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat unrtuk diterapkan di Negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.
Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan. 

 Dampak Negatif Apabila Politik Dinasti Diteruskan :

* Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekruitmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.

** Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

*** Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sumber berita:
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428
https://beritabangka.com/2020/07/29/politik-dinasti-dan-demokrasi/
https://kumparan.com/dinaarif30/balada-perpolitikan-indonesia-dan-nasib-demokrasi-kita-1u03qKoqq7b/full

Read More

BILAKAH MALAYSIA + INDONESIA BERSATU ???

Wacana pengintegrasian Indonesia dan Malaysia akan mungkin saja terwujud. Meskipun banyak para sejarawan dan para anggota komisi DPR di Indonesia  maupun para tokoh kedua negara sebelumnya banyak berpendapat sangat sulit untuk dilakukan.

Seharusnya hal tersebut bisa terwujud , sebab perbedaan latar latar belakang ideologi dan etnis pembentuk kedua negara tidaklah menjadikan suatu masalah besar malah akan sebaliknya akan dijadikan acuan untuk saling membina persatuan dan kesatuan. Klaim Malaysia sebagai penganut Islam juaga tidak cukup mendasar karena  Indonesia juga pastinya lebih banyak penganutnya dibandingkan Malaysia. Apalagi bila dilihat kebelakang bahwa Islam adalah Rahmatanlil'alamin dan para tokoh-tokoh Islam di Nusantara merupakan suatu kesatuan.

Menurut Pengamat Politik Eddy Kurniawan S.Sos, 'Kita dulu belajar dari kecil dengan mengibaratkan sebatang Lidi yang rapuh bila dipatahkan, akan tetapi bila Lidi disatukan menjadi banyak tentunya akan semakin kuat dan susah di patahkan, yang lebih penting lagi kedua negara memiliki potensi alam dan budaya yang sangat dasyat, Oleh sebab itulah para penjajah saling berbagi roti untuk menguasai / menjajah kedua negara itu. Ya tentunya Inggris dan Belanda. Jadi bila kita berpikiran kedepan untuk menjadi bangsa yang lebih hebat sangat baik dan mungkin bisa di wujudkan. Dari sisi rakyat malah sangat senang, silahkan siapa saja yang memang bisa memimpin demi kemajuan dan kemakmuran rakyat semuanya bisa di orbitkan".

Alangkah Indahnya bila bangsa serumpun dapat bergabung kembali.... malah semakin kuat.... negara negara lainnya tentu akan tidak semena mena memandang negara yang bila bergabung akan sangat diperhitungkan, kita sudah di pecah belah dari zaman dahulu agar menjadi semakin kecil dan mudah di jajah dan di adudomba. Kapan lagi kita sama sama sadar akan kepentingan bersama yang sangat bersar buat anak cucu kita.

Penulis: EK

Read More